1 2
BERITA BARU
Di UU JPH, MUI dan Ormas Islam Miliki Peran Penting
30 Sep 2014 | 06 : 05 WIB Undang-Undang ini mengamanahkan dimungkinkannya terbentuk LPH pemerintah dan swasta.
Mardani: Pilkada Lewat DPRD, Kemenangan Demokrasi Indonesia
26 Sep 2014 | 11 : 03 WIB "Membuat kita semua fokus agar proses politik terkontrol dan dapat ditingkatkan secara bertahap," ujarnya.
Kota/Kabupaten Miliki Perumahan Terbaik, Jabar Terima Adiupaya Puritama
26 Sep 2014 | 09 : 51 WIB Ini penghargaan keenam kali berturut-turut.
Makhyaruddin Harap Aceh Tengah Pelopori Solusi Permasalahan Akhlak Nasional
26 Sep 2014 | 09 : 32 WIB Dia mendukung upaya Gubernur Aceh tingkatkan pendidikan Islami.
KMP Menangkan RUU Pilkada Lewat DPRD, HNW: Ini Kemenangan Rakyat
26 Sep 2014 | 09 : 21 WIB "Alhamdulillah kami sudah teruji, dan ini juga merupakan kemenangan rakyat," kata Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid.
Ini Poin Penting UU Perlindungan Saksi dan Korban yang Baru
25 Sep 2014 | 10 : 52 WIB RUU ini wujud kepedulian DPR, Pemerintah, LPSK, dan para pegiat LSM yang mendukung tegaknya keadilan hukum bagi rakyat Indonesia.
Berita lainnya >>
KUTIPAN MEDIA
Pemprov Jabar Restui Bandara Karawang, Asal?
30 Sep 2014 | 14 : 08 WIB
http://nasional.inilah.com :: "Karawang insya allah ada perencanaan setelah kertajati jadi," tutur Gubernur Jabar yang juga kader PKS, Ahmad Heryawan kepada wartawan usai Groundbreaking pengembangan Bandara Internasional Husein Sastranegara, di Kota Bandung, Senin (29/9/2014).
Jawa Barat Kembangkan Populasi Sapi Sunda
25 Sep 2014 | 17 : 19 WIB
http://nasional.inilah.com :: Populasi sapi yang masih sedikit ini, akan dipatenkan namanya menjadi sapi sunda, dan menjadi ciri khas hewan di Jawa Barat.
Sempat Tarik Menarik, DPR Akhirnya Sahkan UU Jaminan Produk Halal
25 Sep 2014 | 14 : 14 WIB
http://news.detik.com :: Ketua Panja RUU Jaminan Produk Halal‎ asal PKS Ledia Hanifa mengatakan, Undang-undang ini berisi 11 bab dan 68 pasal yang mengatur ketentuan tentang jaminan produk halal. Selama ini sulit dibedakan produk yang halal dan haram.
DPR: Swasta dan Negeri Bisa Jadi LPH
24 Sep 2014 | 13 : 25 WIB
http://www.republika.co.id :: Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI yang juga kader PKS, Ledia Hanifa Amalia mengatakan, pendirian LPH harus melalui akreditasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Semua pihak boleh mendaftar sebagai LPH dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. “Jadi memang (LPH) bisa dari swasta atau pemerintah,” katanya, Selasa (23/9).
Berita lainnya >>

PENCAPAIAN

Lebih jauh tentang sejarah pencapaian partai pada masa pemerintahan


KATA MEREKA

Kritik dan komentar masyarakat


SOSOK

Mengenal lebih dekat tokoh partai


DUNIA ISLAM

Wawasan dunia Islam dalam negeri dan luar negeri

MEDIA PKS
Foto Terbaru